Rahmat Gunawan Berkarya: January 2015

Kata pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat alloh swt. Karena dengan rahmat dan kaunia-Nya saya dapat membuat makalah ini.

Ilmu Pengatahuan Sosial/IPS merupakan salahsatu mata pelajaran yang diberikan di tingkat SMP/MTs. Pada jenjang SMP/MTs, pelajaran IPS mencakup matri Geografi,Ekononi,Sejarahmaupun Sosiologi yang dibeerikan secara terpadu. Melalui buku makalah ini saya harap Bapak Guru memberikan nilai yang terbaik untuk saya.Buku Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas dari Bapak Guru mata pelajaran IPS Terpadu. Materi dalam Makalah ini disajikan dengan pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) sehingga materi dalam Makalah ini insya alloh berkualitas.

Makalah ini ditulis dari berbagai sumber yang ada. Inti pembahasan dari Makalah ini adalah tentang; Usaha Memperahnkan Kemerdekaan Indonesia & Peristiwa Politik Dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan.Ada tiga keunggulan dari Makalah ini; -Menyajikan materi secara kronologis, -Menyajikan materi secara padat dan jelas, -Seluruh matri tersebut disajikan dalam gaya bahasa yang enak dan sesuai dengan bahasa kita sehari-hari.

Denan Makalah yang seperti ini, semoga Makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila Makalah ini mempunya kekurangan mohon di maafkan karena saya baru belajar. Saya mengucapkan terimakasih kepada teman-teman semua,Guru-Guru,alloh swt,kedua orang tua,serta pihak-pihak yang telah membantu menyempurnakan Makalah ini sehingga layak diserahkan kepada Guru mata pelajaran IPS Terpadu.

Hegarmanah,21 Oktober 2014

Penyusun.

Rahmat Gunawan
i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar………………………………………............. i

Daftar Isi………………………………...………………….... ii

BAB1 PENDAHULUAN………………………..…………... 1

BAB 2 PEMBAHASAN

USAHA MEMPERTAHANKAN
KEMERDEKAAN INDONESIA.. 3

A.Perjuangan Rakyat dan Pemerintah di daerah dalam
Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia........................ 3

B.Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Belanda
dalam Forum Internasional dan perlawanan terhadap
Negara Kesatuan Revublik Indonesi............……………. 9

PERISTIWA-PERISTIWA POLITIK dan EKONOMI
INDONESIA PASCA

PENGAKUAN KEDAULATAN………...............……. 18

BAB 3 KESIMPULAN dan PENUTUP

A.Kesimpulan………………………………………….. 34

B.Penutup……………………………...……………… 35

DAFTAR PUSTAKA…………………….................……….. 36

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Kemerdekaan Indonesia mendapat gangguan dari pihak Belanda. Hal ini terbukti dengan adanya pasukan Belanda yang ikut membonceng pasukan sekutu. Belanda ingin Menjajah Indonesia kembali, akan tetapi rakyat berjuang sekuat tenaga mempertahankan kemerdekaan .

Pasca pengakuan kedaulatan, bangsa Indonesia mengalami permasala-

han ekonomi yang sangat kompleks. Misalnya Infasi tinggi,rusaknya infrastruktur,hutan Negara meningkat, defisit anggaran,rendahnya investasi

,dan lain sebagainya.

Di bidang Politik, sesuai dengan UUDS 1950. Maka Indonesia menerapk-

an Demokrasi Liberal dengan sistem kabinet Parlementer. Akibatnya munc-

ul banyak partai Politik.

Latar belakang penulisan Makalah ini ditulis dari berbagai sumber, dan

Makalah ini ditujukan untuk memenuhi salahsatu tugas dari Bapak Guru mata pelajaran IPS Terpadu.

B. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Faktor

Faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia &

Belanda 2. Untuk mengetahui tentang peran dunia internasional dalam penyelesaian konflik Indonesia-Belanda.

2. Untuk mengetahui tentang Politik.

3. Untuk mengetahui tentang Ekonomi pasca pengakuan kedaulatan.

C. Manfaat Penulisan

Untuk menembah wawasan,menambah Ilmu,melatih tulisan tangan,men

getahui hal-hal yang belum di ketahui. Pada penulisan Makalah ini semua materinya bukan hasil karangan semata,Makalah ini insya alloh akan bermanfaat untuk memebantu proses pembelajaran yang saya kerjakan.

Terimakasih…!

BAB 2

PEMBAHASAN

A. Usaha mempertahankan kemerdekaan

Indonesia

A. Perjuangan Rakyat dan Pemerintah di Daerah

dalam Mempertahankan Kemerdekaan

Indonesia

Penyerahan kekuasaan Jepang kepada Sekutu

dilakukan oleh Komando Asia Tenggara (South East Asia

Command atau SEAC) di bawah pimpinan Laksamana

Lord Louis Mounbatten. Pasukan Sekutu yang bertugas

di Indonesia adalah Allied Forces Netherlands East Indies

(AFNEI) yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip

Christison. AFNEI merupakan komando bawahan dari

SEAC. Tugas AFNEI di Indonesia adalah:

1. menerima penyerahan kekuasaan dari tangan

Jepang,

2. membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu,

3. melucuti orang-orang Jepang dan kemudian dipulangkan ke

negaranya,

4. menjaga keamanan dan ketertiban (law and order), dan

5. menghimpun keterangan guna menyelidiki pihak-pihak yang

dianggap sebagai penjahat perang.

Pada awalnya rakyat Indonesia menyambut kedatangan

Sekutu dengan senang. Akan tetapi setelah diketahui NICA ikut di

dalamnya, sikap rakyat Indonesia menjadi curiga dan bermusuhan.

Kedatangan NICA di Indonesia didorong oleh keinginan menegakkan

kembali Hindia Belanda dan berkuasa lagi di Indonesia. Datangnya
3

pasukan Sekutu yang diboncengi NICA mengundang perlawanan

rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Berikut ini berbagai

perlawanan terhadap Sekutu yang muncul di daerah-daerah.

1. Pertempuran Surabaya 10 November 1945

Surabaya merupakan kota pahlawan. Surabaya

menjadi ajang pertempuran yang paling hebat selama

revolusi mempertahankan kemerdekaan, sehingga

menjadi lambang perlawanan nasional. Peristiwa di

Surabaya merupakan rangkaian kejadian yang diawali

sejak kedatangan pasukan Sekutu tanggal 25 Oktober

1945 yang dipimpin oleh Brigjen A.W.S. Mallaby.

Pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran

yang hebat di Gedung Bank Internatio di Jembatan

Merah. Pertempuran itu menewaskan Brigjen Mallaby.

Akibat meninggalnya Brigjen Mallaby, Inggris memberi

ultimatum, isinya agar rakyat Surabaya menyerah kepada Sekutu.

Secara resmi rakyat Surabaya, yang diwakili Gubernur Suryo menolak

ultimatum Inggris. Akibatnya pada tanggal 10 November 1945 pagi

hari, pasukan Inggris mengerahkan pasukan infantri dengan senjatasenjata

berat dan menyerbu Surabaya dari darat, laut, maupun udara.

Rakyat Surabaya tidak takut dengan gempuran Sekutu.

Bung Tomo memimpin rakyat dengan berpidato

membangkitkan semangat lewat radio. Pertempuran

berlangsung selama tiga minggu. Akibat pertempuran

tersebut 6.000 rakyat Surabaya gugur.

Pengaruh pertempuran Surabaya berdampak

luas di kalangan internasional, bahkan masuk dalam

agenda sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 7-13

Februari 1946.

2. Pertempuran Ambarawa

Pertempuran Ambarawa terjadi tanggal 20
4

November sampai tanggal 15 Desember 1945, antara

pasukan TKR dan Pemuda Indonesia melawan

pasukan Sekutu (Inggris). Pertempuran Ambarawa

dimulai dari insiden yang terjadi di Magelang pada

tanggal 26 Oktober 1945.

Pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa

pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah

pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara Sekutu.

Pertempuran Ambarawa mengakibatkan gugurnya

Letkol Isdiman, Komandan Resimen Banyumas. Posisi

Letkol Isdiman kemudian digantikan oleh Letkol

Soedirman. Kota Ambarawa berhasil dikepung selama

4 hari 4 malam oleh pasukan RI. Mengingat posisi yang telah terjepit,

maka pasukan Sekutu meninggalkan kota Ambarawa tanggal

15 Desember 1945 menuju Semarang. Keberhasilan TKR mengusir

Sekutu dari Ambarawa menjadi salah satu peristiwa penting dalam

perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI.

3. Pertempuran Medan Area 1 Desember 1945

Pada tanggal 9 Oktober 1945 tentara Inggris yang diboncengi

oleh NICA mendarat di Medan. Mereka dipimpin oleh Brigjen T.E.D

Kelly. Awalnya mereka diterima secara baik oleh pemerintah RI di

Sumatra Utara sehubungan dengan tugasnya untuk membebaskan

tawanan perang (tentara Belanda).

Sebuah insiden terjadi di hotel Jalan Bali, Medan pada tanggal

13 Oktober 1945. Saat itu seorang penghuni hotel (pasukan NICA)

merampas dan menginjak-injak lencana Merah Putih yang dipakai

pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan para pemuda.

Akibatnya terjadi perusakan dan penyerangan terhadap hotel yang

banyak dihuni pasukan NICA.

Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Sekutu memasang papanpapan

yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai

sudut kota Medan. Sejak saat itulah Medan Area menjadi terkenal.
5

Pasukan Inggris dan NICA mengadakan pembersihan terhadap

unsur Republik yang berada di kota Medan.

Hal ini jelas menimbulkan reaksi para pemuda dan TKR untuk

melawan kekuatan asing yang mencoba berkuasa kembali.

Pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebingtinggi diadakan pertemuan

antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area.

Pertemuan tersebut memutuskan dibentuknya satu komando yang

bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area.

4. Bandung Lautan Api

Terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api

diawali dari datangnya Sekutu pada bulan Oktober

1945. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh ultimatum

Sekutu untuk mengosongkan kota Bandung. Pada

tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan

ultimatum pertama isinya kota Bandung bagian

Utara selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945

dikosongkan oleh para pejuang. Ultimatum tersebut

tidak ditanggapi oleh para pejuang.

Selanjutnya tanggal 23 Maret 1946 Sekutu mengeluarkan

ultimatum kembali. Isinya hampir sama dengan ultimatum yang

pertama. Menghadapi ultimatum tersebut para pejuang kebingungan

karena mendapat dua perintah yang berbeda. Pemerintah RI di

Jakarta memerintahkan agar TRI mengosongkan kota Bandung.

Sementara markas TRI di Yogyakarta menginstruksikan agar Bandung

tidak dikosongkan.

Akhirnya para pejuang mematuhi perintah dari Jakarta. Pada

tanggal 23-24 Maret 1946 para pejuang meninggalkan Bandung.

Namun, sebelumnya mereka menyerang Sekutu dan membumihanguskan

kota Bandung. Tujuannya agar Sekutu tidak dapat

menduduki dan memanfaatkan sarana-sarana yang vital. Peristiwa

ini dikenal dengan Bandung Lautan Api. Sementara itu para pejuang

dan rakyat Bandung mengungsi ke luar kota.
6

5. Puputan Margarana 20 November 1946

Perang Puputan Margarana di Bali diawali dari

keinginan Belanda mendirikan Negara Indonesia Timur

(NIT). Letkol I Gusti Ngurah Rai, Komandan Resimen

Nusa Tenggara, berusaha menggagalkan pembentukan NIT

dengan mengadakan serangan ke tangsi NICA di Tabanan

tanggal 18 Desember 1946.

Konsolidasi dan pemusatan pasukan Ngurah Rai (yang

dikenal dengan nama pasukan Ciung Wanara) ditempatkan

di Desa Adeng Kecamatan Marga. Belanda menjadi gempar

dan berusaha mencari pusat kedudukan pasukan Ciung

Wanara. Pada tanggal 20 November 1946 dengan kekuatan

besar Belanda melancarkan serangan dari udara terhadap

kedudukan Ngurah Rai di desa Marga.

Dalam keadaan kritis, Letkol I Gusti Ngurah Rai

mengeluarkan perintah “Puputan” yang berarti

bertempur sampai habis-habisan (fight to the end).

Letkol I Gusti Ngurah Rai gugur beserta seluruh

anggota pasukan dalam pertempuran tersebut.

Jenazahnya dimakamkan di desa Marga. Pertempuran

tersebut terkenal dengan nama Puputan Margarana.

Gugurnya Letkol I Gusti Ngurah Rai telah melicinkan

jalan bagi usaha Belanda untuk membentuk Negara

Indonesia Timur.

6. Serangan Umum 1 Maret 1949

Dalam agresi militer II, Belanda berhasil menangkap

para pemimpin politik dan menduduki ibukota RI di

Yogyakarta. Belanda ingin menunjukkan kepada dunia

bahwa pemerintahan RI telah dihancurkan dan TNI tidak

memiliki kekuatan lagi. Menghadapi tindakan Belanda

tersebut, TNI menyusun kekuatan untuk melawan Belanda.
7

Puncak serangan TNI adalah serangan umum terhadap

kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949, yang dipimpin

oleh Letkol Soeharto. Sebelumnya, Letkol Soeharto mengadakan

koordinasi terlebih dahulu dengan Sri Sultan

Hamengku Buwono IX selaku Kepala Daerah Istimewa

Yogyakarta. Dalam serangan ini, TNI memakai sistem

wehrkreise.

Untuk memudahkan penyerangan, maka dibentuk

beberapa sektor yaitu:

a. sektor Barat dipimpin oleh Mayor Ventje Sumual,

b. sektor Selatan dan Timur dipimpin oleh Mayor Sardjono,

c. sektor Utara dipimpin oleh Mayor Kusno,

d. sektor Kota dipimpin oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan

Masduki.

Pada malam hari menjelang serangan umum,

pasukan-pasukan telah merayap mendekati kota dan

melakukan penyusupan-penyusupan. Pagi hari tanggal

1 Maret 1949 sekitar pukul 06.00 WIB tepat sirene

berbunyi, serangan dilancarkan dari segala penjuru

kota. Letkol Soeharto langsung memimpin penyerangan

dari sektor Barat sampai batas Jalan Malioboro. Rakyat

membantu memperlancar jalannya penyerangan dengan

memberikan bantuan logistik. Dalam waktu enam jam

kota Yogyakarta berhasil dikuasai TNI.

Pada pukul 12.00 WIB tepat, pasukan TNI mengundurkan diri.

Hal ini sesuai dengan rencana yang ditentukan sejak awal.

Bersamaan dengan itu bantuan Belanda tiba dengan kendaraan lapis

baja serta pesawat terbang. Belanda melakukan serangan balasan.

Meskipun demikian, serangan umum telah mencapai tujuannya.

Berikut ini tujuan Serangan Umum 1 Maret 1949.

a. Ke dalam

1) Mendukung perjuangan yang dilakukan secara diplomasi.
8

2) Meninggikan moral rakyat dan TNI yang sedang bergerilya.

b. Ke luar

1) Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI

mempunyai kekuatan untuk mengadakan ofensif.

2) Mematahkan moral pasukan Belanda.

Untuk mengenang para pejuang dan peristiwa Serangan

Umum 1 Maret 1949 maka pemerintah Yogyakarta membangun

“Monumen Yogya Kembali”.

B. Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan

Belanda dalam Forum Internasional dan

Pengaruhnya terhadap Negara Kesatuan

Republik Indonesia

Selain menggunakan perjuangan bersenjata, para pemimpin

bangsa melakukan perjuangan diplomasi. Untuk lebih jelasnya,

kalian pelajari beberapa contoh perjuangan diplomasi bangsa

Indonesia dalam berbagai forum internasional di bawah ini.

1. Diplomasi Beras Tahun 1946

Antara India dengan Indonesia terdapat persamaan nasib dan

sejarah. Keduanya sama-sama pernah dijajah dan menentang

penjajahan. Oleh karenanya, ketika rakyat India mengalami

kekurangan bahan makanan, pemerintah Indonesia menawarkan

bantuan padi sejumlah 500.000 ton. Perjanjian bantuan Indonesia

kepada India ditandatangani tanggal 18 Mei 1946. Perjanjian ini

sebenarnya merupakan barter kedua negara, sebab India ternyata

juga memberikan bantuan obat-obatan kepada Indonesia. Dampak

yang ditimbulkan dari diplomasi beras adalah Indonesia semakin

mendapat simpati dunia internasional dalam perjuangannya mengusir

Belanda.

2. Perundingan Linggarjati
9

Perundingan Linggarjati dilakukan pada

tangga 10 November 1946 di Linggarjati, dekat

Cirebon. Dalam perundingan ini, Indonesia

diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir

sedangkan Belanda diwakili oleh Prof.

Scermerhorn. Perundingan tersebut dipimpin

oleh Lord Killearn, seorang diplomat Inggris.

Berikut ini beberapa keputusan Perundingan

Linggarjati.

a. Belanda mengakui secara de facto Republik

Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan

Sumatra.

b. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama

membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan

nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu

negara bagiannya adalah Republik Indonesia.

c. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan

membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu

Belanda sebagai ketuanya.

Dalam perkembangan selanjutnya, Belanda

melanggar ketentuan perundingan tersebut dengan

melakukan agresi militer I tanggal 21 Juli 1947.

3. Agresi Militer Belanda I (Tanggal 21 Juli 1947)

Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan

aksi polisionil yang dikenal dengan agresi militer I.

Tujuannya adalah untuk menguasai sarana-sarana

vital di Jawa dan Madura. Jadi tujuan serangan ini

bersifat ekonomis. Pasukan Belanda bergerak dari

Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat,

dan dari Surabaya untuk menduduki Madura.

Berbagai reaksi bermunculan akibat agresi

militer I. Belanda tidak menyangka apabila Amerika
10

Serikat dan Inggris memberikan reaksi yang negatif.

Australia dan India mengajukan masalah Indonesia

ini ke Dewan Keamanan PBB.

Pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah

penghentian tembak menembak. Untuk mengawasi gencatan senjata,

PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN). Anggota KTN ada tiga

negara yaitu:

a. Belgia (dipilih oleh Belanda) dipimpin oleh Paul van Zeeland;

b. Australia (dipilih oleh Indonesia) dipimpin oleh Richard Kirby;

dan

c. Amerika Serikat (dipilih oleh Indonesia dan Belanda) dipimpin

Dr. Frank Graham

Tugas utama KTN adalah mengawasi

secara langsung penghentian tembak-menembak

sesuai dengan Resolusi Dewan

Keamanan PBB. Dengan demikian masalah

Indonesia menjadi masalah internasional.

Secara diplomatis jelas sangat menguntungkan

Indonesia.

KTN berhasil mempertemukan Indonesia

dengan Belanda dalam Perjanjian

Renville. Selain itu juga mengembalikan

para pemimpin Republik Indonesia yang

ditawan Belanda di Bangka.

4. Perundingan Renville

Perundingan Renville dilaksanakan di

atas Geladak Kapal Renville milik Amerika

Serikat tanggal 17 Januari 1948. Dalam

perundingan tersebut, pemerintah Indonesia

diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin.

Sedangkan Belanda diwakili oleh Abdul Kadir

Widjojoatmodjo. Hasil perundingan tersebut
11

adalah:

a. wilayah Indonesia diakui berdasarkan

garis demarkasi (garis van Mook),

b. Belanda tetap berdaulat atas seluruh

wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia

Serikat terbentuk,

c. kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia-Belanda,

d. RI merupakan bagian dari RIS, dan

e. pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke

daerah RI.

Nasib dan kelanjutan Perundingan Renville relatif sama dengan

Perundingan Linggarjati. Belanda kembali melanggar perjanjian dengan

melakukan agresi militer II tanggal 19 Desember 1948.

5. Agresi Militer Belanda II,

(Tanggal 19 Desember 1948)

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan

aksi polisionil ke II. Belanda menduduki

kota Yogyakarta, yang diawali dengan penerjunan

pasukan payung di Lapangan Udara Maguwo, serta

mengepung dan menghancurkan konsentrasikonsentrasi

TNI. Dalam agresi kedua, Belanda

berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap para

pemimpin politik serta militer.

Meskipun para pemimpin politik ditangkap,

pemerintahan Republik Indonesia tidak berhenti.

Sebelum ditangkap Presiden Soekarno memberikan

mandat melalui radiogram kepada Menteri Kemakmuran

Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk

membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia

(PDRI) di Bukittinggi, Sumatra Barat. Melalui PDRI,

pemerintahan tetap terus berjalan. PDRI mampu memberi

instruksi kepada delegasi Indonesia di forum

12

PBB untuk menerima penghentian tembak-menembak

dan bersedia berunding dengan Belanda. Hal ini dilakukan dalam

rangka menarik simpati dunia internasional. Selain itu untuk

menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan RI

masih terus berjalan meskipun para pemimpin politik ditawan oleh

Belanda.

6. Konferensi Asia di New Delhi

Konferensi Asia di New Delhi di

selenggarakan pada tanggal 20 - 25 Januari

1949. Dalam konferensi tersebut hadir 19

negara termasuk utusan dari Mesir, Italia, dan

New Zealand. Wakil-wakil dari Indonesia

antara lain Mr. Utoyo Ramelan, Sumitro

Djoyohadikusumo, H. Rosyidi, dan lain-lain.

Hasil konferensi meliputi:

a. pengembalian Pemerintahan Republik

Indonesia ke Yogyakarta,

b. pembentukan pemerintahan ad interim

sebelum tanggal 15 Maret 1949,

c. penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia, dan

d. penyerahan kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia Serikat

paling lambat tanggal 1 Januari 1950.

Menanggapi rekomendasi Konferensi New Delhi, Dewan

Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi tanggal 28 Januari

1949 yang isinya:

a. penghentian operasi militer dan gerilya,

b. pembebasan tahanan politik Indonesia oleh Belanda,

c. pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, dan

d. akan diadakan perundingan secepatnya.

Dampak Konferensi Asia di New Delhi sangat jelas. Indonesia

semakin mendapat dukungan internasional dalam perjuangan

mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda.
13

7. Perundingan Roem - Royen

Terjadinya Agresi Militer Belanda menimbulkan

reaksi yang cukup keras dari Amerika Serikat dan

Inggris, bahkan PBB. Hal ini tidak lepas dari kemampuan

pada diplomat Indonesia dalam memperjuangkan

dan menjelaskan realita di PBB. Salah satunya

adalah L.N. Palar.

Sebagai reaksi dari Agresi Militer Belanda, PBB

memperluas kewenangan KTN. Komisi Tiga Negara

diubah menjadi UNCI. UNCI kependekan dari United

Nations Commission for Indonesia. UNCI

dipimpin oleh Merle Cochran (Amerika

Serikat) dibantu Critchley (Australia)

dan Harremans (Belgia).

Hasil kerja UNCI di antaranya

mengadakan Perjanjian Roem-Royen

antara Indonesia Belanda. Perjanjian

Roem-Royen diadakan tanggal 14 April

1949 di Hotel Des Indes, Jakarta.

Sebagai wakil dari PBB adalah Merle

Cochran (Amerika Serikat), delegasi

Republik Indonesia dipimpin oleh Mr.

Moh. Roem, sedangkan delegasi Belanda

dipimpin oleh van Royen. Dalam

perundingan Roem-Royen, masing-masing pihak mengajukan

statement.

Statement tersebut adalah sebagai berikut;

Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan pemerintah Republik Indonesia untuk:

a. menghentikan perang gerilya,

b. bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, dan
14

c. ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag untuk mempercepat pengakuan

kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat dengan tanpa syarat.

Pernyataan dari delegasi Belanda, yaitu:

a. menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta,

b. menjamin penghentian gerakan militer dan pembebasan semua tahanan politik,

c. tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai

oleh RI sebelum 19 Desember 1948

d. menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari RIS, dan

e. berusaha agar KMB segera diadakan sesudah RI kembali ke Yogyakarta.

Dari dua usulan tersebut akhirnya diperoleh kesepakatan yang ditandatangani tanggal

7 Mei 1949. Kesepakatan antara lain:

a. Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan bekerja

sama untuk menciptakan keamanan.

b. Pemerintah Belanda akan segera mengembalikan pemerintah Indonesia ke Yogyakarta, dan

c. kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di

Den Haag, Belanda.

8. Konferensi Meja Bundar (KMB)

Konferensi Meja Bundar (KMB)

merupakan tindak lanjut dari

Perundingan Roem-Royen. Sebelum

KMB dilaksanakan, RI mengadakan

pertemuan dengan BFO (Badan

Permusyawaratan Federal). Pertemuan

ini dikenal dengan dengan 15

Konferensi Inter-Indonesia (KII)

Tujuannya untuk menyamakan langkah

dan sikap sesama bangsa Indonesia

dalam menghadapi KMB.

Konferensi Inter-Indonesia

diadakan pada tanggal 19 - 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan tanggal

31 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Jakarta. Pembicaraan difokuskan

pada pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Keputusan yang

cukup penting adalah akan dilakukan pengakuan kedaulatan tanpa

ikatan politik dan ekonomi. Pada bidang pertahanan diputuskan:

a. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah

Angkatan Perang Nasional,

b. TNI menjadi inti APRIS, dan

c. negara bagian tidak memiliki angkatan perang sendiri.

KMB merupakan langkah nyata dalam diplomasi untuk mencari

penyelesaian sengketa Indonesia – Belanda. Kegiatan KMB

dilaksanakan di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus sampai 2

November 1949. Dalam KMB tersebut dihadiri delegasi Indonesia,

BFO, Belanda, dan perwakilan UNCI.

Berikut ini para delegasi yang hadir dalam KMB.

a. Indonesia terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Mr.

Moh. Roem, Prof.Dr. Mr. Soepomo.

b. BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak.

c. Belanda diwakili Mr. van Maarseveen.

d. UNCI diwakili oleh Chritchley.

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang,

akhirnya KMB menghasilkan beberapa keputusan

berikut.

a. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang

merdeka dan berdaulat.

b. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal

30 Desember 1949.

c. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam
16

waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.

d. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan

Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda.

e. Kapal-kapal perang Belanda akan

ditarik dari Indonesia dengan catatan

beberapa korvet akan diserahkan

kepada RIS.

f. Tentara Kerajaan Belanda selekas

mungkin ditarik mundur, sedang Tentara

Kerajaan Hindia Belanda (KNIL)

akan dibubarkan dengan catatan bahwa

para anggotanya yang diperlukan akan

dimasukkan dalam kesatuan TNI.

Pada tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan

penandatanganan pengakuan

kedaulatan secara bersamaan di Belanda

dan di Indonesia. Di negeri Belanda, Ratu

Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Dress,

Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J. A.

Sassen, dan Drs. Moh. Hatta, bersama

menandatangani naskah pengakuan

kedaulatan. Sedangkan di Jakarta Sri Sultan

Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi

Mahkota Belanda A.H.J. Lovink menandatangani

naskah pengakuan kedaulatan.

Berikut ini dampak dan pengaruh KMB

bagi rakyat Indonesia.

a. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.

b. Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan

segera dapat dimulai.

c. Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia

Serikat.

d. Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi

Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
17

b.PERISTIWA-PERISTIWA POLITIK

DAN EKONOMI INDONESIA

PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN

A.Berbagai Faktor yang Memengaruhi Proses Kembalinya Revublik Indonesia Sebagai Negara Kesatuan

Bagian penting dari keputusan KMB adalah terbentuknya

Negara Republik Indonesia Serikat. Memang hasil KMB diterima

oleh Pemerintah Republik Indonesia, namun hanya “ setengah hati.”

Hal ini terbukti dengan munculnya perbedaan dan pertentangan

antarkelompok bangsa. Dua kekuatan besar yang saling berseberangan

yaitu:

1. kelompok unitaris, artinya kelompok pendukung Negara

Kesatuan Republik Indonesia; dan

2. kelompok pendukung Negara Federal-RIS.

Dampak dari terbentuknya Negara RIS adalah

konstitusi yang digunakan bukan lagi UUD 1945,

melainkan Konstitusi RIS tahun 1949. Dalam pemerintahan

RIS jabatan presiden dipegang oleh Ir.

Soekarno, dan Drs. Mohammad Hatta sebagai perdana

menteri. Perlu diingat bahwa dalam Konstitusi RIS 1949

tidak mengenal jabatan wakil presiden.

Berdasarkan pandangan kaum nasionalis

pembentukan RIS merupakan strategi pemerintah

kolonial Belanda untuk memecah belah kekuatan

bangsa Indonesia sehingga Belanda akan mudah

mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di
18

Republik Indonesia. Kelompok ini sangat menentang

dan menolak ide federasi dalam bentuk negara RIS.

Pada akhirnya kelompok unitaris semakin

memperoleh simpati. Berikut ini sejumlah faktor yang

memengaruhi proses kembalinya negara RIS menjadi

NKRI.

1. Bentuk negara RIS bertentangan dengan cita-cita

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

2. Pembentukan negara RIS tidak sesuai dengan

kehendak rakyat.

3. Bentuk RIS pada dasarnya merupakan warisan

dari kolonial Belanda yang tetap ingin

berkuasa di Indonesia.

4. Berbagai masalah dan kendala politik, ekonomi,

sosial, dan sumber daya manusia dihadapi oleh

negara-negara bagian RIS.

Pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden

Soekarno membacakan Piagam terbentuknya NKRI.

Peristiwa ini juga menandai berakhirnya bentuk RIS.

Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.

B. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Indonesia

Pasca Pengakuan Kedaulatan

Pasca pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949,

permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di bidang

ekonomi sangatlah kompleks. Berikut ini masalah-masalah tersebut.

1. Belum terwujudnya kemerdekaan ekonomi

Kondisi perekonomian Indonesia pasca pengakuan kedaulatan masih dikuasai oleh asing.

Untuk itu para ekonom menggagas untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi

ekonomi nasional. Salah satu tokoh ekonom itu adalah Sumitro Djoyohadikusumo. Ia 19

berpendapat bahwa bangsa Indonesia harus selekasnya ditumbuhkan kelas pengusaha.

Pengusaha yang bermodal lemah harus diberi bantuan modal. Program ini dikenal dengan

gerakan ekonomi Program Benteng. Tujuannya untuk melindungi usaha-usaha pribumi.

Ternyata program benteng mengalami kegagalan. Banyak pengusaha yang menyalahgunakan

bantuan kredit untuk mencari keuntungan secara cepat.

2. Perkebunan dan instalasi-instalasi industri rusak

Akibat penjajahan dan perjuangan fisik, banyak sarana prasarana dan instalasi industri

mengalami kerusakan. Hal ini mengakibatkan kemacetan dalam bidang industri, kondisi ini

mempengaruhi perekonomian nasional.

3. Jumlah penduduk meningkat cukup tajam

Pada pasca pengakuan kedaulatan, laju pertumbuhan penduduk meningkat. Pada tahun

1950 diperkirakan penduduk Indonesia sekitar 77,2 juta jiwa. Tahun 1955 meningkat menjadi

85,4 juta. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat berakibat pada peningkatan impor makanan.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk kebutuhan akan lapangan kerja meningkat. Kondisi

tersebut mendorong terjadinya urbanisasi.

4. Utang negara meningkat dan inflasi cukup tinggi

Setelah pengakuan kedaulatan, ekonomi Indonesia tidak stabil. Hal itu ditandai dengan

meningkatnya utang negara dan meningginya tingkat inflasi. Utang Indonesia meningkat

karena Ir. Surachman (selaku Menteri Keuangan saat itu) mencari pinjaman ke luar negeri

untuk mengatasi masalah keuangan negara. Sementara itu, tingkat inflasi Indonesia meninggi

karena saat itu barang-barang yang tersedia di pasar tidak dapat mencukupi kebutuhan

masyarakat. Akibatnya, harga barang-barang kebutuhan naik. Untuk mengurangi inflasi,

pemerintah melakukan sanering pada tanggal 19 Maret 1950. Sanering adalah kebijakan

pemotongan uang. Uang yang bernilai Rp,5,- ke atas berlaku setengahnya.

5. Defisit dalam perdagangan internasional

Perdagangan internasional Indonesia menurun. Hal ini disebabkan Indonesia belum

memiliki barang-barang ekspor selain hasil perkebunan. Padahal sarana dan produktivitas

perkebunan telah merosot akibat berbagai kerusakan.

6. Kekurangan tenaga ahli untuk menuju ekonomi nasional

Pada awal pengakuan kedaulatan, perusahaan-perusahaan yang ada masih merupakan

milik Belanda. Demikian juga tenaga ahlinya. Tenaga ahli masih dari Belanda, sedang tenaga

Indonesia hanya tenaga kasar. Oleh karena itu Mr. Iskaq Tjokroadikusuryo melakukan kebijakan

Indonesianisasi. Kebijakan ini mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha swasta

nasional. Langkahnya dengan mewajibkan perusahaan asing memberikan latihan kepada tenaga

bangsa Indonesia.

7. Rendahnya Penanaman Modal Asing (PMA) akibat konflik Irian Barat

Akibat konflik Irian Barat kondisi politik tidak stabil. Bangsa Indonesia banyak melakukan

nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Sebagai dampak nasionalisasi, investasi

asing mulai berkurang. Investor asing tidak berminat menanamkan modalnya di Indonesia.

8. Terjadinya disinvestasi yang tajam dalam tahun 1960-an

Pada tahun 1960-an terjadi disinvestasi yang cukup tajam akibat konflik Irian Barat. Akibatnya

kapasitas produksi menurun karena terjadi salah urus dalam perusahaan.

c.Pemilihan Umum Tahun 1955

1. Situasi Politik di Indonesia Sebelum Pemilu Tahun

1955

Kondisi perpolitikan di Indonesia sebelum dilaksanakan Pemilu

tahun 1955 ada dua ciri yang menonjol, yaitu munculnya banyak

partai politik (multipartai) dan sering terjadi pergantian kabinet/

pemerintahan.

Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan, sistem demokrasi

yang dianut adalah Demokrasi Liberal Sistem pemerintahannya

adalah kabinet parlementer. Pada masa ini perkembangan partai

politik diberikan ruang yang seluas-luasnya. Dari tahun 1950-1959,

terdapat tujuh kabinet yang memerintah.

a. Kabinet Mohammad Natsir (7 September 1950 – Maret 1951)

Kabinet Natsir merupakan suatu Zaken Kabinet, intinya adalah Partai Masyumi. Kabinet

ini menyerahkan mandatnya tanggal 21 Maret 1951, setelah adanya mosi yang menuntut

pembekuan dan pembubaran DPRD Sementara. Penyebab lainnya adalah seringnya

mengeluarkan Undang Undang Darurat yang mendapat kritikan dari partai oposisi.

b. Kabinet Sukiman (April 1951- Februari 1952)

Kabinet Sukiman merupakan koalisi antara Masyumi dengan PNI. Pada masa Kabinet

Sukiman muncul berbagai gangguan keamanan, misalnya DI/TII semakin meluas dan

Republik Maluku Selatan.

Kabinet ini jatuh karena kebijakan politik luar negerinya diangap condong ke Serikat.

Pada tanggal 15 Januari 1952 diadakan penandatanganan Mutual Security Act (MSA). Perjanjian

ini berisi kerja sama keamananan dan Serikat akan memberikan bantuan ekonomi dan

militer.

c. Kabinet Wilopo (April 1952- Juni 1953)

Kabinet Wilopo didukung oleh PNI, Masyumi, dan PSI. Prioritas utama program kerjanya

adalah peningkatan kesejahteraan umum.

Peristiwa penting yang terjadi semasa pemerintahannya adalah peristiwa 17 Oktober

1952 dan peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu tuntutan rakyat yang

didukung oleh Angkatan Darat yang dipimpin Nasution, agar DPR Sementara dibubarkan

diganti dengan parlemen baru. Sedang Peristiwa Tanjung Morawa (Sumatra Timur) mencakup

persoalan perkebunan asing di Tanjung Morawa yang diperebutkan dengan rakyat yang

mengakibatkan beberapa petani tewas.

d. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-24 Juli 1955)

Kabinet ini dikenal dengan Kabinet Ali Wongso (Ali Sastroamijoyo dan Wongsonegoro).

Prestasi yang dicapai adalah terlaksananya Konferensi di Bandung 18-24 April 1955.
23

e. Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956)

Kabinet ini dipimpin oleh Burhanudin Harahap dengan inti Masyumi. Keberhasilan yang

diraih adalah menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955. Karena terjadi mutasi di beberapa

kementerian, maka pada tanggal 3 Maret 1956 Burhanudin Harahap menyerahkan mandatnya.

f. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 – Maret 1957)

Program Kabinet Ali II disebut Rencana Lima Tahun. Program ini memuat masalah

jangka panjang, misalnya perjuangan mengembalikan Irian Barat. Muncul semangat anti-

Cina dan kekacauan di daerah-daerah sehingga menyebabkan kabinet goyah. Akhirnya

pada Maret 1957, Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya.

g. Kabinet Djuanda (Maret 1957 – April 1959)

Kabinet Djuanda sering dikatakan sebagai Zaken Kabinet, karena para menterinya

merupakan ahli dan pakar di bidangnya masing-masing. Tugas Kabinet Djuanda melanjutkan

perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan

yang buruk. Prestasi yang diraih adalah berhasil menetapkan lebar wilayah Indonesia menjadi

12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Indonesia.

Ketetapan ini dikenal sebagai Deklarasi Djuanda.

Kabinet ini menjadi demisioner ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5

Juli 1959.

2. Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955

Penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 merupakan
24

pemilu yang pertama dilaksanakan oleh bangsa

Indonesia. Pemilu diselenggarakan pada masa

pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu

dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tanggal 29 September

1955 untuk memilih anggota DPR, dan tanggal

15 Desember 1955 untuk memilih anggota Badan

Konstituante (Badan Pembentuk UUD).

Hasil pemilu tahun 1955 menunjukkan ada empat partai yang

memperoleh suara terbanyak yaitu PNI (57 wakil), Masyumi

(57 wakil), NU (45 wakil), dan PKI (39 wakil).

Dari segi penyelenggaraan, pemilu tahun 1955 dapat dikatakan

berjalan dengan bersih dan jujur karena suara yang diberikan

masyarakat mencerminkan aspirasi dan kehendak politik mereka.

Akan tetapi, kampanye yang relatif terlalu lama (2,5 tahun) dan

bebas telah mengundang emosi politik yang amat tinggi, terutama

kecintaan yang berlebihan terhadap partai.

Pemilu tahun 1955 ternyata tidak mampu menciptakan

stabilitas poltik seperti yang diharapkan. Bahkan muncul

perpecahan antara pemerintahan pusat dengan beberapa daerah.

Kondisi tersebut diperparah dengan ketidakmampuan anggota

Konstituante untuk mencapai titik temu dalam menyusun UUD baru

untuk mengatasi kondisi negara yang kritis. Pada tanggal 5 Juli

1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit. Dekrit ini dikenal

dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

D.Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Dampak yang Ditimbulkan

1. Situasi Politik Menjelang Dekrit Presiden

Sistem Demokrasi Liberal ternyata membawa

akibat yang kurang menguntungkan bagi stabilitas

politik. Berbagai konflik muncul ke permukaan.

Misalnya konflik ideologis, konflik antarkelompok
25

dan daerah, konflik kepentingan antarpartai politik.

Hal ini mendorong Presiden Soekarno untuk

mengemukakan Konsepsi Presiden pada tanggal 21

Februari 1957.Berikut ini isi Konsepsi Presiden.

a. Penerapan sistem Demokrasi Parlementer secara

Barat tidak cocok dengan kepribadian Indonesia,

sehingga sistem demokrasi parlementer harus

diganti dengan Demokrasi Terpimpin.

b. Membentuk Kabinet Gotong Royong yang anggotanya semua

partai politik.

c.Segera dibentuk Dewan Nasional.

2. Sidang Konstituante Menjelang Keluarnya

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dari pemilu tahun 1955 terbentuk dewan

konstituante. Badan ini bertugas menyusun UUD yang

baru. Anggota Konstituante terbagi dalam dua

kelompok yaitu kelompok Islam dan kelompok

nasionalis, kedua kelompok sulit mencapai kata sepakat

dalam pembahasan isi UUD. Dalam sidang sering terjadi

perpecahan pendapat. Setiap wakil partai memaksakan

pendapatnya. Akibatnya gagal menghasilkan UUD. Hal

ini mendorong presiden menganjurkan konstituante

untuk kembali menggunakan UUD 1945. Untuk mewujudkan

anjuran tersebut maka, diadakan pemungutan

suara sampai tiga kali. Akan tetapi hasilnya belum

mencapai batas quorum, dua pertiga suara. Akibatnya

Dewan Konstituante gagal mengambil keputusan.

Untuk mengatasi masalah tersebut pada tanggal 5 Juli

1959 presiden mengeluarkan dekrit. Isi Dekrit Presiden

tanggal 5 Juli 1959 yaitu:
26

a. pembubaran Konstituante;

b. berlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya lagi

UUDS 1950;

c. akan dibentuk MPRS dan DPAS.

Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit sebagai langkah untuk

menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Keluarnya Dekrit Presiden

menandai berakhirnya Demokrasi Liberal dan dimulainya Demokrasi

Terpimpin.

3. Tindak Lanjut Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Setelah keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 terjadi

beberapa perkembangan politik dan ketatanegaraan di Indonesia.

a. Pembentukan Kabinet Kerja, dengan programnya yang disebut Tri Program, isinya:

1) memperlengkapi sandang pangan rakyat,

2) menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara, serta

3) melanjutkan perjuangan menentang imperialisme untuk mengembalikan Irian Barat.

b. Penetapan DPR hasil pemilu 1955 menjadi DPR tanggal 23 Juli 1959.

c. Pembentukan MPRS dan DPAS. Tugas MPRS adalah menetapkan GBHN. Sedangkan tugas

DPAS adalah sebagai penasihat atau memberi pertimbangan pada presiden.

d. MPRS dan DPAS juga dibentuk BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Mahkamah Agung

(MA). BPK bertugas memeriksa penggunaan uang negara oleh pemerintah, MA berperan

sebagai lembaga tinggi negara.

e. Pembentukan DPR-GR. Pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil

pemilu. Alasannya adalah penolakan DPR terhadap usulan Anggaran Belanja Negara yang-

diajukan presiden. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 1960, Presiden Soekarno membentuk

DPR-GR (DPR Gotong Royong).

f. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Front Nasional. Depernas

bertugas menyusun rancangan pembangunan semesta yang berpola delapan tahun. Front

Nasional tugasnya mengerahkan massa. Badan ini berperan penting dalam pengganyangan

Malaysia dan pembebasan Irian Barat, terutama melalui Front Nasional Pembebasan Irian

Barat (FNPIB).

g. Penetapan GBHN. Manifesto Politik (Manipol) merupakan sebutan pidato Presiden

Soekarno dalam peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus

1959. Pidato tersebut aslinya berjudul” Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Oleh DPAS

dalam sidangnya tanggal 23-25 September 1959, diusulkan agar Manipol ditetapkan sebagai

GBHN. Manipol itu mencakup USDEK yang terdiri dari UUD 1945, Sosialisme Indonesia,

Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipol dan USDEK

sering disebut dengan Manipol USDEK.

Dalam Tap MPRS itu juga diputuskan bahwa pidato presiden “Jalannya Revolusi Kita” dan “To

Build the World a New” (membangun dunia kembali) Menjadi pedoman pelaksanaan Manifesto

Politik.

4.Dampak Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit Presiden ternyata memiliki beberapa dampak, berikut.

a. Terbentuknya lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan

tuntutan UUD 1945, misalnya MPRS dan DPAS.

b. Bangsa Indonesia terhindar dari konflik yang berkepanjangan

yang sangat membahayakan persatuan dan kesatuan.

c. Kekuatan militer semakin aktif dan memegang peranan penting

dalam percaturan politik di Indonesia.

d. Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin.

e. Memberi kemantapan kekuasaan yang besar kepada presiden,

MPR, maupun lembaga tinggi negara lainnya.

E. Kehidupan Politik pada Masa

Demokrasi Terpimpin

1. Kondisi Politik Dalam Negeri pada Masa Demokrasi

Terpimpin

Demokrasi Terpimpin yang menggantikan sistem Demokrasi

Liberal, berlaku tahun 1959 – 1965. Pada masa Demokrasi Terpimpin

kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung ke arah

otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap UUD

1945. Berikut ini beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan

UUD 1945 yang terjadi semasa Demokrasi Terpimpin.
29

a. Pembentukan MPRS melalui Penetapan Presiden No. 2/1959.

b. Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden.

c. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955.

d. GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17

Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi

Kita” ditetapkan oleh DPA bukan oleh MPRS.

e. Pengangkatan presiden seumur hidup.

Dalam periode Demokrasi Terpimpin, Partai

Komunis Indonesia (PKI) berusaha menempatkan

dirinya sebagai golongan yang Pancasilais. Kekuatan

politik pada Demokrasi Terpimpin terpusat di tangan

Presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI di

sampingnya.

Ajaran Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis)

ciptaan Presiden Soekarno sangat menguntungkan

PKI. Ajaran Nasakom menempatkan PKI sebagai

unsur yang sah dalam konstelasi politik Indonesia.

Dengan demikian kedudukan PKI semakin kuat PKI semakin

meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu yang memberi citra

sebagai partai yang paling manipolis dan pendukung Bung Karno

yang paling setia.

Selama masa Demokrasi Terpimpin, PKI terus melaksanakan
30

program-programnya secara revolusioner. Bahkan mampu menguasai

konstelasi politik. Puncak kegiatan PKI adalah

melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah

pada tanggal 30 September 1965.

2. Politik Luar Negeri Masa Demokrasi

Terpimpin

Politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin

lebih condong ke blok Timur. Indonesia banyak

melakukan kerja sama dengan negara-negara blok

komunis, seperti Uni Soviet, RRC, Kamboja, maupun

Vietnam. Berikut ini beberapa contoh pelaksanaan politik luar negeri

masa Demokrasi Terpimpin.

a. Oldefo dan Nefo

Oldefo (The Old Established Forces), yaitu dunia

lama yang sudah mapan ekonominya, khususnya

negara-negara Barat yang kapitalis. Nefo (The

New Emerging Forces), yaitu negara-negara baru.

Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara

kapitalis (blok oldefo) dan menjalin kerja sama

dengan negara-negara komunis (blok nefo). Hal

ini terlihat dengan terbentuknya Poros Jakarta –

Peking (Indonesia – Cina) dan Poros Jakarta – Pnom

Penh – Hanoi – Peking – Pyongyang ( Indonesia –

Kamboja – Vietnam Utara - Cina – Korea Utara).

b. Konfrontasi dengan Malaysia

Pada tahun 1961 muncul rencana pembentukan

negara Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan

Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah.

Rencana tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno

karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme

dan dapat membahayakan revolusi Indonesia yang

belum selesai. Keberatan atas pembentukan Federasi

Malaysia juga muncul dari Filipina yang mengklaim

daerah Sabah sebagai wilayah negaranya.

Pada tanggal 9 Juli 1963 Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman

menandatangani dokumen tentang pembentukan Federasi Malaysia.

Kemudian, tanggal 16 September 1963 pemerintah Malaya

memproklamasikan berdirinya Federasi Malaysia.

Menghadapi tindakan Malaysia tersebut, Indonesia mengambil

kebijakan konfrontasi. Pada tanggal 17 September 1963 hubungan

diplomatik antara dua negara putus. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei

1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat
32

(Dwikora), isinya:

1) perhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan

2) bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura,

Serawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan

menggagalkan negara boneka Malaysia.

Di tengah situasi konflik Indonesia - Malaysia, Malaysia

dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Masalah ini mendapat reaksi keras dari Presiden Soekarno. Namun

akhirnya Malaysia tetap terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan

Keamanan PBB. Terpilihnya Malaysia tersebut mendorong Indonesia

keluar dari PBB. Secara resmi Indonesia keluar dari PBB pada tanggal

7 Januari 1965.

33

Bab 3

Kesimpulan & penutup

a.Kesimpulan

* Perjuangan para pahlawan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan

sangat berat. Oleh karena itu sebagai generasi muda yang hidup di masa

kemerdekaan, kalian harus menghargai jasa para pahlawan dan mengisi

kemerdekaan dengan sebaik-sebaiknya. Misalnya belajar giat, prestasi yang

dapat mengharumkan nama bangsa, dan lain-lain.

* Salah satu cara menghargai jasa para pahlawan adalah meneladani nilainilai

perjuangan mereka seperti rela berkorban, semangat patriotisme,

pantang menyerah, cinta tanah air, dan bangsa, dan lain-lain.

* Demokrasi Liberal tidak cocok diterapkan di Indonesia karena tidak sesuai

dengan jiwa bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila.

* Perbedaan pendapat dalam suatu forum merupakan hal yang wajar dalam

negara demokrasi, namun jangan sampai hanya karena perbedaan tersebut

kita menjadi terpecah belah.

* Berkaca dari masa lalu, setiap permasalahan hendaklah diselesaikan

dengan jalan musyawarah mufakat dengan asas kekeluargaan, bukan saling

menjatuhkan.

b.penutup

Puji syukur kami panjatkan kehadirat alloh swt. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan dan membuat Makalah IPS Terpadu ini.

Dengan dibuat nya Makalah ini mudah-mudahan saya dapat lebih aktif belajar,kratif,pintar,cerdas,dan mengetahui banyak hal.

Mudah-mudahan Makalah ini bisa bermanfaat bagi saya,maupun orang lain

Dan Makalah IPS Terpadu ini ditujukan untuk memenuhi salahsatu tugas dari Bapak Guru mata pelajaran IPS Terpadu. Terimakasih kepada Bapak Guru mata pelajaran IPS Terpadu, karena telah memberikan tugas ini kepada saya. Karena dengan membuat Makalah ini saya menjadi lebih tahu banyak hal yang bersangkutan dengan materi yang ada di dalam Makalah ini.

Demikian Makalah ini saya buat, apabila ada kekurangan dalam penulisan materi atau hal-hal yang lain dalam Makalah ini, mohon berikan kritik,saran dan komentar anda karena pendapat dari anda sangatlah penting bagi saya.

Wasalam……

Daftar pustaka

Album Pahlawan Bangsa. 2004.Jakarta:PT Mutiara Sumber Widya.

Curry,Jefrey E.2001.Memahami Ekonomi Internasional.Jakarta:Penerbit

PPM

Dake,C.A.Antoni.2006.Soekarno File,Kronologi Suatu Keruntuhan.Jakarta:

Aksara Karunia.

Depdiknas.2003.Kurikulum 2004 Mata Pelajaran Geografi untuk SMP dan

MTs. Jakarta:Pusat Kurikulum Depdiknas.

Hendra Halwani.2005.Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi, edisi

Kedua.Bogor:Ghalia Indonesia.

Internet.2004 Wikipedia.Internet Bebas Bahasa Indonesia. Geografi Asia

Tenggara.

Mabes ABRI.2000.Tri Komando Rakyat Pembebasan Irian Barat. Jakarta:

Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.

Marwati Djoenet p.dan Nugroho Noto Susanto.1993.sejarah Nasional Indo-

nesia VI.Jakarta:balai Pustaka.

Reid,Anthony.1974.Indonesia Nasional Revolition 1945-1950.Ausrtalia:

Lognman.

Tim Penyusun kamus Pusat Bahasa.2002.Kamus Besar bahasa Indonesia.

Jakarta:PT Balai Pustaka.

Rahmat Gunawan Berkarya

Saturday, January 31, 2015

Video Lucu, Kompilasi R2I (Rahmat, Rizal, Irman)

Contoh Makalah IPS Kelas IX SMP -Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia & Peristiwa2 Politik dan Ekonomi Pasca Pengakuan Kedaulatan-